Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan melalui implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi kebijakan yang berlangsung di Pagerharjo (17-04-2025) salah satu wilayah perbatasan di utara Kulon Progo, dengan menghadirkan anggota DPRD DIY, Akhid Nuryati, SE. Dalam kesempatan tersebut, Akhid menyampaikan pentingnya penanda keistimewaan di titik-titik perbatasan DIY, khususnya di 48 ...

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Hal ini ditegaskan dalam High Level Meeting pada 16 April 2025, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY yang juga menjadi momentum peluncuran aplikasi DIGDAYA oleh BPD DIY—aplikasi yang ditujukan untuk transaksi keuangan di tingkat desa dan telah terintegrasi dengan Siskeudes. Ketua TP2DD DIY, Drs. Beni Suharsono, M.Si, menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi ...

Pada 28 Maret 2025, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Binangun Raharja Pagerharjo menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2024 di Balai Kalurahan Pagerharjo. Direktur Bumdes, Sri Hardani, S.E., menyerahkan laporan tahunan kepada Lurah Pagerharjo sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan pengelolaan usaha desa sepanjang tahun lalu. Sebagai catatan, berbeda dengan koperasi yang memiliki Rapat Anggota Tahunan (RAT), Bumdes tidak menggelar RAT karena permodalannya berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban ...

Pagerharjo, 14 Maret 2025 – Tim Safari Tarawih Kapanewon Samigaluh menggelar safari tarawih di Masjid Wasilatus Salamah, Kemesu, Pagerharjo, Jumat (14/3/2025). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara jajaran Forkompimkap Samigaluh dengan warga setempat. Selain mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, agenda ini juga diisi dengan penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kulon Progo. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kemakmuran masjid serta membantu sejumlah pedagang kecil yang memenuhi kriteria ...

Pemerintah telah meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa, meskipun aturan dan teknis pelaksanaan masih digodog dijajaran kementrian. Program ini bertujuan mendukung petani, pelaku UMKM, dan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha melalui koperasi yang dikelola bersama. Pendanaan program ini bersumber dari Dana Desa dengan skema pembiayaan perbankan melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri). Salah satu kekhawatiran yang muncul di tingkat desa adalah apakah penggunaan Dana Desa untuk ...

Pagerharjo, 28 Februari 2025 – Pemerintah Kalurahan Pagerharjo resmi menggelar Musyawarah Kalurahan (Muskal) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2025. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pergeseran fokus anggaran ketahanan pangan. Sebelumnya, kegiatan ketahanan pangan di Kalurahan Pagerharjo dialokasikan untuk hibah kambing dan pembangunan jalan usaha tani (JUT) di enam padukuhan, yaitu Ngemplak, Ngaglik, Ngentak, Mendolo, Kemesu, dan Sarigono. Namun, ...

Pagerharjo – Warga Kalurahan Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, antusias mengikuti kegiatan pasar sembako murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada Senin (17/2). Kegiatan ini berlangsung di halaman Balai Kalurahan Pagerharjo dan menawarkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Sembako yang dijual meliputi minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, telur, dan gula pasir. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar, dengan selisih antara Rp1.000 hingga Rp3.000 per item. Namun, ...

Pagerharjo – Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 yang menekankan penggunaan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan. Sejalan dengan kebijakan ini, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo perlu menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2025 agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal. Salah satu poin utama dalam keputusan ini adalah kewajiban desa mengalokasikan minimal dua puluh persen untuk program ketahanan pangan. Dana ini dapat ...